PROBLEMA AGRARIA DAN NASIB PETANI (Pius Rengka / Pos Kupang.com / 22 September 2010)

Dalam wacana akademis, terutama postmodernisme yang berperspektif non kelas,  petani di dunia ketiga (term ‘dunia ketiga’ selalu asosiatif miskin, termasuk NTT) sering dipandang semata sebagai subyek kultural bagian dari identitas gender, etnis, regional atau nasional. Serentak dengan itu mereka menjadi bagian dari angkatan kerja dalam rezim industri global.  Bagaimanakah pernyataan itu dimengerti dalam konteks  kebijakan pemerintah (state) terhadap petani (peasant) pada khususnya dan sektor agraria pada umumnya?

 

Terminologi petani selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dalam pemahaman awam (Noer Fauzi, 2003), petani adalah orang atau keluarga yang memiliki dan/atau menggarap tanah, mengusahakan produksi barang pertanian dari tanahnya dan memperoleh hasil dari usahanya. Pemahaman itu, tentu saja, tidak cukup memadai bila diletakkan dalam konteks sejarah dan ekonomi politik petani. Karena itu diperlukan refleksi di atas empat hal berikut.

 

Pertama, petani bekerja pada suatu cara berekonomi, terutama cara produksi tertentu. Petani bukanlah satu golongan yang homogen. Petani hidup dalam suatu konteks ekonomi dan politik agraria tertentu. Konteks itu mengkondisikan nasib petani. Nasib petani dalam konteks feodalisme, berbeda dengan nasib petani dalam bangunan kapitalisme kolonial, dan berbeda pula dengan nasib petani dalam kapitalisme pascakolonial.

 

Kedua,  dalam cara produksi, petani selalu berhubungan dengan golongan lain.  Posisi petani selalu menggantungkan nasibnya terhadap golongan lain dalam masyarakat. Sulit sekali menemukan petani yang semata-mata bergantung pada kondisi internalnya saja, kecuali pada kantung-kantung masyarakat suku asli terisolasi. Dalam rezim feodalisme, nasib petani penggarap tanah-tanah, bergantung pada mekanisme bagi hasil dan pajak yang dibebankan para penguasa tanah (raja dan aparatnya). Dalam kapitalisme kolonial, nasib petani ditentukan oleh program-program agraria penguasa kolonial. Dalam rezim Orde Lama, nasib petani ditentukan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi politik yang bertarung pada tingkat nasional. Sedangkan pada Orde Baru, nasib petani ditentukan oleh modal dan kekuasaan negara.

 

Ketiga,  ekonomi dan politik bukanlah bangunan yang terpisah, meski keduanya bisa dibedakan. Ekonomi adalah unsur-unsur, proses-proses dan akibat dari esktasi surplus dalam produksi, distribusi dan konsumsi; sedangkan politik adalah unsur-unsur, proses-proses dan akibat-akibat dari penggunaan kekuasaan untuk pengaturan hidup manusia. Pertemuan ekonomi dan politik sangat jelas. Feodalisme, kolonialisme dan kapitalisme adalah fenomena ekonomi sekaligus politik.

 

Keempat,  petani selalu memberikan reaksi terhadap perlakuan (intervensi) yang datang dari konteks luarnya. Para penguasa memiliki bias untuk selalu memobilisasi petani agar bisa terintegrasi dengan program-program agraria yang dipraktekkannya. Sering dianggap, petani sulit berintegrasi dengan usaha-usaha inovatif. Tingkat penolakan ini bisa berwujud menjadi gerakan, bila bertemu dengan kondisi-kondisi pelengkapnya. Bentuk gerakan petani bukan hanya bersifat pemberontakan yang terbuka. Banyak gerakan/pergerakan petani yang tertutup atau tersembunyi dan diam-diam (sehingga sulit/tidak terdokumentasi) sebagaimana dikemukakan James Scott.

 

Maka, petani bukanlah entitas eksklusif. Petani adalah entitas inklusif yang senantiasa hidup dalam dan bahkan melalui aneka rupa dinamika interaksi dengan komunitas lain yang bukan petani.

 

Petani juga memiliki kultur khas sendiri yang dari waktu ke waktu mengalami proses adaptasi dan resistensi dengan dinamika kultur ekologi sosial dari entitas sosial di mana dan dari mana petani berinteraksi. Dengan demikian petani bekerja dengan cara produksi tertentu (kultur bertani/kultur agraris), hidup dalam lingkup konteks ekonomi politik tertentu (dinamika cara pandang) yang pada gilirannya perspektif maupun konteks sosial yang menyertai petani akan ikut mengubah petani sebagai sebuah entitas yang bedinamika secara khas.

 

Resistensi petani

 

Perspektif Scottian (penganut  James Scott), resistensi petani  selalu di dalam semangat moral ekonomi subsisten yaitu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Ciri utamanya, masyarakat bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Maka etika yang dihayati dan dikembangkan masyarakat petani subsisten yaitu savety first ethics dengan mekanisme risk avoidance strategy. Para petani akan berusaha menghindari risiko dan karena itu resistensi pun sedemikian rupa diupayakan untuk tidak mengurbankan moralitas subsisten.

 

Berbeda cara lihat kelompok Marxian (penganut Carl Marx). Mereka menilai petani tidak mungkin diajak melakukan resistensi yang lebih keras karena mereka takut kehilangan tanah. Petani bukanlah elemen revolusioner, sebab meski mereka sangat miskin, tetapi toh mereka masih memiliki akses dan kontrol atas tanah sepotong tempat tinggal mereka. Buruh lebih sanggup melakukan revolusi, terutama terhadap ekspansi kapitalisme yang angkuh dan serakah.

 

Sedangkan penganut kapitalisme memandang resistensi petani sebagai salah satu ancaman dari elemen faktor produksi. Sebab, petani adalah mesin produksi dalam skema akumulasi modal, sekaligus konsumen yang membeli barang-barang kebutuhan dasar  yang diproduksi mesin industri kapital. Tanah petani adalah faktor produksi yang bernilai tinggi. Ceritera tentang tanah sebagai faktor produksi itu dimulai dari kisah land rent. Adam Smith dan David Ricardo, dari madzab klasik, memiliki relevansi historik dengan semangat kapitalisme. Tanah selalu dikaitkan dengan tekanan jumlah penduduk. David Ricardo (1921) mengaitkan proses produksi dengan  jumlah penduduk yang kian bertambah. Permintaan terhadap sumberdaya produksi meningkat sedemikian rupa, agar manusia dapat mempertahankan kehidupannya. Untuk itu, semakin banyak tanah diperlukan. Tekanan jumlah itu terus berlangsung, hingga akhirnya kebutuhan hidup minimal itulah yang secara umum menentukan tingkat upah bagi semua tenaga kerja.

 

Sudah sejak  Orde Baru, ekonomi politik di sini diorientasikan  untuk mengabdi pada pemilik modal.  Rezim otoritarian Orde Baru dan seluruh cecunguknya adalah boneka kapitalis yang mengatur laku ekonomi politiknya dalam skema melancarkan roda kapitalistik. Akibatnya jelas. Petani tertindas dan tersingkirkan. Rezim penguasa tetap tak selalu siuman, bukan karena mereka bodoh dalam pengertian tak bersekolah atau berpendidikan, melainkan karena mereka telah terkena candu kapitalisme yang akut sehingga mereka tampak bebal. Sehingga pikiran lain (the other alternative solution) tidak dimengerti karena mereka sudah membusuk dalam nikmatnya pragmatisme uang. Maka gejalanya jelas. Ada sedikit PNS boleh saja malas, toh tetap terima gaji. Bekerja dengan cara malas tetapi bisa kaya. Kaya bukan karena kerja keras, tetapi membisniskan izin dan cap negara. Hal yang sama persis sama terjadi pada aktor partai politik pedagang cap partai. Korupsi lalu merajalela karena materialisme pragmatis telah menggusur rezim moral adikodrati dan lain-lain, yang juga tampak cukup jelas dalam sejumlah artikel yang dibuat para pejabat. Mereka didikte oleh pragmatisme pilihan  rational versi  blok politik pemilik uang.

 

 

Semangat pembaruan agraria

Semangat rezim pembaruan agraria jelas. Yaitu menolong dan merehabilitasi nasib petani tertindas. Tetapi dalam skema itu mereka harus bersentuhan dengan sejumlah regulasi yang diproduksi oleh mesin kekuasaan yang terdikte pragmatisme pasar modal kapitalis. Regulasi diproduksi oleh intelektual tukang atau dalam bahasa Gramsci cendekiawan organik yang berorientasi membela elit.

 

Rezim pembaruan agraria juga berjumpa dengan  sejumlah kepentingan ekonomi politik di level nasional dan internasional. Tesis pokok pembaruan agraria (agraria reform), tanpa ada pembaruan agraria tidak akan ada demokrasi di desa. Dipercaya, demokrasi ekonomi akan memproduksi demokrasi politik. Tumbuhnya ekonomi rakyat akan menghasilkan kreativitas dan pengorganisasian. Agraria reform lalu dengan sendirinya menghasilkan diferensiasi pembagian kerja masyarakat. Berkembangnya diferensiasi memproduksi berbagai profesi dan pekerjaan, yang selanjutnya menciptakan asosiasi dan kelembagaan baru. Jika asosiasi dan kelembagaan baru ini lahir dan menguat, ia akan dengan sendirinya menciptakan aspirasi dan penyaluran politik. Politik adalah cerminan dari diferensiasi kelas-kelas sosial dan pengelompokan masyarakat pluralis. Pada akhirnya akan tumbuh tatanan masyarakat sipil sebagai ganti dari masyarakat politik.

 

Tesis penganut agraria reform disambut sorak gembira kalangan masyarakat sipil dunia (world civil society). Tetapi ada soal, karena pada saat bersamaan hampir semua negara miskin terbimbing visi IMF. Juga negara-negara periferal itu ikut menandatangani GATT (General Agreement on Trade and Tarift), WTO (World Trade Organization). Apalagi sejumlah blok ekonomi regional seperti APEC (Asia-Pasific Economic Cooperation) maupun yang lebih kecil seperti BIMEAGA (Brunay, Indonesia, Malaysia and Philipines – East Asia Economic Growth Area) mau tak mau, suka tak suka bertemu dengan kepentingan petani karena kebijakan nasional akan terkait dengan masalah tanah. Maka tanah dan petani lagi-lagi jadi soal.

 

Bagaimana pandangan kelompok Posmo? Sikap utama para Posmo adalah rasional kritis tanpa ada keharusan mengabdi pada satu definisi tunggal, apalagi hegemoni struktural. Bagi mereka, tudingan sepihak atau dominasi tunggal adalah penghinaan terhadap kreativitas manusia. Bagi mereka, semua pikiran kaum positivistik harus digugat, dibongkar sekaligus diperbaiki demi kepentingan manusia. Sebab positivistik view adalah instrumen akademik oligarkhis yang dilegitimasi teori. Tidak boleh ada rezim teori  yang mengklaim diri paling benar, paling waras. Chauvinisme serupa itu menyesatkan bahkan semacam penyakit jiwa.

 

Untuk petani, mereka berkotbah begini. Petani adalah komunitas dunia yang berada di medan tugas tertentu yang bebas memperjuangkan kepentingannya sendiri secara kritis seturut perspektif dan konteksnya sendiri. Tetapi, meski kotbah kaum Posmo demikian itu, toh petani NTT tetap saja miskin, terpinggirkan, tertindas dan tetap saja menjadi obyek mobilisasi politik. Lalu bagaimana?

 

Faktanya, petani pragmatis, mata duitan. Tambang dalam tanahnya ditukar dengan problem masa depan. Pemerintah setempat kurang menguasai konteks, sementara arus pengaruh oligarki global kian deras. Para politisi lokal sibuk  menangkap dangkal permukaan soal, sambil siap-siap diri re-election.  Tanda tangan izin tambang bak pasar bebas mendapat untung. Sebagian dipakai untuk mobilisasi dukungan politik, lainnya melayani kepentingan daging sendiri. Penegak hukum, sama saja. Seolah-olah menegakkan hukum, tetapi apa hasil? Pejabat, rutin upacara tanam batu atau disebut peletakan batu pertama bukan tanda adanya development pertama, tetapi tanda envelopment pertama untuk selanjutnya diteruskan dengan rangkaian envelop. Sementara istri pejabat, wah lebih gawat lagi. Perilakunya seperti dialah pejabat itu. Andalannya rebonding dan seterika rambut.

 

Namun, sekali lagi. Petani selalu kalah bahkan kalah berkali-kali. Saat kebijakan import beras, petani secara eksistensial dibunuh, karena impor beras itu terkait langsung dengan pelecehan terhadap tanah para petani yang memproduksi padi dan beras. Mungkin, sekali waktu entah kapan dan di mana, mereka perlu meneguk segelas anggur (wine) entah apa pula rupa warnanya.

sumber : (Pius Rengka / Pos Kupang.com / 22 September 2010)

 

 

 

Tentang frisztado

manusia yang menikmati hidup
Pos ini dipublikasikan di Ekonomi Pertanian (agribisnis). Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s